Selasa, 18 September 2012

HAM, Pendidikan dan Ke-Indonesiaan

Sebuah Perjuangan dalam Belajar
Pengamen jalanan
Pengamen Jalanan






Harus diakui bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang pendidikan di negara kita masih sangat rendah. Lihat saja ketersediaan akses pendidikan, hampir tak ada yang bisa dibanggakan. Padahal ketersediaan akses pendidikan sejatinya bagian dari perlindungan HAM. Justru yang melanggeng adalah kebohongan para pemimpin negara, yang menggunakan emblem “pendidikan gratis” sebagai sebuah slogan pemenuhan HAM. Program wajib belajar 9 tahun semakin hari semakin “basi” sebab hingga detik ini ribuan bahkan hingga jutaan manusia di Indonesia masih belum tersentuh oleh pendidikan.
Apakah kita belum paham bahwa pendidikan adalah mutiara sebuah negara? Belumkah negeri ini sadar bahwa pemenuhan HAM untuk mendapatkan pendidikan merupakan ciri terpenting pembangunan karakter bangsa? Kita punya cita-cita untuk memajukan peradaban, namun kita masih sibuk dengan hal yang tidak penting. Kita ribut soal Gayus, soal korupsi, soal buruh, soal penganguran, soal gaji presiden dan masih banyak soal lain yang menimpa bangsa, namun tidak pernah berpikir bahwa persoalan itu berawal dari rendahnya kesadaran akan pendidikan sebagai HAM.
Puluhan tahun yang silam, negeri ini mendapat anugrah seorang tokoh yang sadar betul bahwa pendidikan merupakan HAM. Kesadaran Ki Hadjar Dewantara, telah memerdekakan manusia Indonesia pada zamannya. Kemerdekaan yang bersifat; zelfstandig (berdiri sendiri), onafhankelijk (tidak tergantung pada orang lain), dan vrijheid, zelfbeschikking (dapat mengatur diri sendiri), menjadi sebuah sumbangsih yang begitu besar. Namun sayang, sifat-sifat itu terkubur oleh ulah manusia-manusia yang tidak menghargai dan peduli pada pendidikan. Ketidakpedulian itulah bukti ketidaksadaran akan pendidikan sebagai HAM yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi.

Mengapa Hak Asasi Manusia?
            Kesadaran tentu berawal dari sebuah understanding. Maka, ketidaksadaran yang menimpa banyak orang dan para pemimpin bangsa barang kali disebabkan oleh karena sebuah kelalaian. Kelalaian untuk mengerti bahwa HAM adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya.
Ironisnya, dalam diri para pemimpin dan penguasa yang demikian bodoh (unknown), hak asasi kerap kali dianggap sebagai anugerah dari sebuah negara atau penguasa. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa kesenjangan pelaksanaan HAM  merupakan isu yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Indikator utamanya adalah pembangunan bernuansa HAM seperti pendidikan, kesehatan dan penegakan hukum belum menjadi sebuah kesadaran.
Berangkat dari pengertian yang salah kaprah, merekapun pada akhirnya tidak peduli pada persoalan yang melanda pergolakan HAM. Bahkan, peniadaan HAM dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di negeri ini. Padahal sesungguhnya  hak itu dimiliki oleh manusia karena martabatnya yang luhur sebagai manusia. Hak itu tidak bisa diceraikan dari dirinya sendiri dan hanya kematianlah satu-satunya cara yang bisa memisahkan seorang manusia atas hak asasinya. Dengan demikian mudah untuk dimengerti bahwa persoalan HAM adalah pesoalan “kita” sebagai manusia.
Mengerti bahwa HAM adalah problem kemanusiaan, maka kita harus mengerti pula bahwa manusia adalah mahkluk yang lemah dan aneh. Mengapa? Karena manusia tidak bisa berkembang dari dirinya sendiri untuk menjadi manusia, ia membutuhkan orang lain. Seseorang selalu membutuhkan orang lain untuk membantu memahami bagian dari diri mereka, untuk menyingkap bagian yang tersembunyi dari diri mereka. Untuk percaya dan memahami bagian yang terbaik dari mereka. Berbeda dengan binatang yang sejak lahir ia bisa berkembang sendiri, dan dengan cepat telah menjadi binatang yang punya sikap dan sifat “kebinatangan”. Sedangkan manusia masih harus mengangkat dirinya  ke taraf manusia atau harus memanusiakan dirinya. 
 Nah, agar manusia kelak menjadi manusia yang sekaligus manusiawi, ia membutuhkan pendidikan. Pendidikan menjadi penentu semua kehidupan kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Pendidikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyek pemanusiaan manusia. Maka. saat pendidikan “dirampok” dari kehidupan seorang manusia, saat itulah ia kehilangan kemanusiaannya. Oleh karena itu, menjadi sangat jelas mengapa pendidikan dikategorikan sebagai sebuah Hak Asasi karena dengan mendidik, kita sedang memanusiakan manusia.
Dalam kesadaraan itulah, lahir nilai dan prinsip yang mendasari HAM untuk mendapatkan pendidikan, antara lain: adanya persamaan (equality) sebab tanpa persamaan kesempatan, kita tahu bahwa kehidupan bersama bisa terancam sewenang-wenang; adanya keadilan (justice),  dijunjungnya kemerdekaan (freedom), dihargainya pendidikan sebagai martabat manusia (dignity), menyangkut universalitas (universality), tak dapat dikecualikan (inalienability), tak dapat dipisahkan (indivisibility) dan tidak ada diskriminasi (non-discriminative).  Maka dengan berdasar pada prinsip di atas deklarasi universal HAM (DUHAM) dengan tegas mengatakan; "Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan HAM. Pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Maka, setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.Pendidikan  harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi…….."

Potret Buram Pendidikan
Potret buram pendidikan di negara kita tampak dalam dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yang lebih membentuk manusia sebagai makhluk individu. Pendidikan bukan sebagai sarana untuk menunjukan kesatuan, namun seakan menjadi lahan yang subur untuk mengumandangkan persaingan dan egosime yang berlebihan. Kebijakan ini pada akhirnya menciptakan segregasi masyarakat berdasarkan basis ekonomi, sehingga lahir adagium: “Orang miskin dilarang sekolah.” Kebijakan itu jelas kurang menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Entalah, dari mana para pembuat undang-undang bercermin. Padahal, Ki Hadjar Dewatara sebagai tokoh kemerdekaan dalam Hak Asasi untuk mendapatkan pendidikan pada awalnya menurunkan visi pendidikan yang mulia, yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.  Ia dengan tegas mengingatkan, bahwa sekolah itu bukan toko, dimana hanya mereka yang punya uang yang dapat mengakses dan yang tidak punya uang hanya menjadi penonton. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah perguruan atau tempat studi. Sebagai tempat studi, siapa saja bisa datang untuk menimba ilmu. Inilah yang seharusnya terjadi kalau kita sadar bahwa pendidikan itu adalah hak setiap orang. Baik orang miskin maupun orang kaya, baik suku Batak, Jawa, Flores, maupun suku-suku yang lain.
Selain itu, potret buram pendidikan di Indonesia juga tampak dari metode dan proses pendidikan. Anak-anak dididik untuk apa? Untuk jadi presiden? Untuk jadi dokter? Atau untuk jadi apa? Jawaban kita menentukan metode dan proses yang dijalani di Indonesia. Tidaklah mengherankan, bahwa pendidikan dilaksanakan agar anak-anak kelak menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Proses menjadi tidak penting, historisitas menjadi tidak berharga dan hasil akhir menjadi satu yang utama. Maka kita bisa memastikan bahwa hasil dari pendidikan yang demikian adalah pemerintah yang korup, mafia pajak seperti Gayus, dokter yang tidak beretika, pengusaha yang haus, artis yang tidak bermoral, dan wakil-wakil rakyat yang bejat. Itulah ironinya, bahwa kita tidak pernah mendididik mereka untuk menjadi manusia. Kita tidak sadar bahwa pendidikan adalah pemanusiaan manusia.
Masih, banyak potret buram yang bisa kita gelar mengenai persoalan pendidikan di negeri kita. Potret-potret itu telah melukai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi pemerintahan demokratis. Sebab, sebutan “Negara demokrasi” bukanlah slogan kosong tetapi mestinya diwujudkan menjadi kenyataan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat.

*****

Ditengah, situasi pendidikan yang masih carut marut, tentu banyak orang yang mulai permisif dan banyak orang pesimis terhadap upaya pemerintah. Demontrasi banyak terjadi karena ada sesuatu yang kian berubah dalam masyarakat kita. Namun, seperti apapun potret yang kita saksikan sekarang, harapan akan sebuah masa yang lebih baik kiranya harus selalu mewarnai perjuangan kita. Harapan itu tentu lahir dari sebuah kesadaran bahwa pendidikan adalah HAM.
Maka, sekolah sebagai tempat utama dalam pendidikan, harus mempersiapkan anak didik ke arah kematangan akal dengan memberikan pengetahuan. Peran guru menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak didik. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan anak dalam bidang akalnya sangat tergantung kepada guru yang mentransfer nilai-nilai kemanusiaan serta norma sosial antargenerasi. Pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat dan seimbang serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui sekolah, membuat harapan baru mulai tumbuh dalam diri generasi yang akan datang.
Memori akan potret buram mungkin masih terbesit di hati kita. Tetapi, rasa pengampunan terhadap pemerintah barang kali bisa mengantar bangsa ini kepada pengharapan yang lebih besar lagi. Dan,  pada saat yang sama pemerintah harus mengakui kelemahan, kekurangan yang pernah terjadi seraya berusaha mewujudkan mimpi akan pendidikan berkualitas, yang kelak melahirkan kemajuan dan peradaban bangsa.
Reaksi:

0 komentar: