Rabu, 06 Juni 2012

‘Eksodus’ Societas Indonesia


‘Eksodus’ Societas Indonesia
Sebuah Review atas Buku Berfilsafat Politik Karangan Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM

Pengantar: Esensi Filsafat Politik dan Societas Indonesia
Esensi Filsafat. Manusia adalah mahluk yang luhur karena kepemilikannya atas akal budi. Aktivitas akal budi menghantar setiap manusia untuk berfilsafat. Artinya, kodrat sebagai mahluk berakal budi membawa konsekuensi bagi manusia untuk memikirkan dirinya. Manusia dan filsafat adalah satu. Buku “Berfilsafat Politik” adalah contoh buah dari sebuah konsekuensi kodrati tersebut. Aktivitas akal budi melahirkan pemikiran-pemikiran atau filosofi-filosofi tentang suatu hal. Namun, buah aktivitas berfilsafat dari akal budi manusia bukanlah sesuatu yang murni yang melulu bertandang pada ranah transendental. Berfilsafat bukanlah milik orang-orang yang perutnya kenyang, rumahnya bak istana, dan segala bentuk kenyamanan lainnya. Aktivitas berfilsafat bukan pertama-tama tindakan merenung dan tidak berbuat apa-apa, seolah-olah antara akal budi dan kehidupan nyata memiliki alam yang berbeda-beda. Aktivitas berfilsafat tidak dapat lepas dari realitas manusia. Indera bukan hanya sebagai pengungkap realitas badani namun juga menjadi jembatan akal budi. Artinya , realitas hidup sehari-hari yang dialami manusia yang ditangkap indera harus menjadi pintu akal budi untuk berpikir, untuk berfilsafat. Indera menjadi alat penerang akal budi untuk mengolah hidup manusia yang bertumpu pada kebenaran. Jalan filsafat untuk menemukan otentitas kebenaran ada berbagai macam seperti diskusi terhadap prinsip-prinsip realitas, gagasan dan kritik, pencarian dan artikularisasi, dan sebagainya.
Kehidupan bersama yang menjadi dasar pemikiran inilah yang disebut filsafat politik. Tujuan filsafat politik merupakan sebuah usaha untuk menggagas tata hidup bersama yang memiliki arti mendalam. Hidup bersama begitu penting bagi manusia sehingga setiap anggotanya perlu secara serius menciptakan sebuah keteraturan yang sehat dan bertumpu pada kebenaran sejati. Nilai kesejahteraan bersama harus menjadi ukuran bagi setiap gagasan dan impian atau cita-cita. Para penggeraknya harus memiliki dedikasi yang tinggi dan tak berkesudahan. Hal itu tampak dalam para politikus yang berdedikasi tinggi dalam mengelola partainya, memperjuangkan ideologinya, merebut kekuasaan, dan membelanya terus-menerus (hlm. 13). Dalam sudut pandang umum, dedikasi tinggi sangat penting, meski kerap kali dedikasi dengan idealisme makna yang mendalam untuk sesamanya kurang disadari atau bahkan diabaikan. Itulah sebabnya, Aristoteles mengatakan bahwa sebenarnya ilmu politik adalah ilmu yang “agung” (hlm. 36). Keagungannya terletak pada kedudukannya dalam kehidupan manusia. Ilmu politik adalah ilmu yang mulia karena merangkum seluruh aspek kehidupan manusia. Selain itu, ilmu itu juga ibarat seni yang menjadikan keindahan sebagai nilai penting. Di lain tempat, Thomas Kuhn mengatakan bahwa ilmu politik itu sebuah paradigma, pemegang kekuasaan “bukan” pemegang dogma kebenaran (hlm. 52). Prinsipnya adalah kepentingan hidup bersama. Kuhn mau mengatakan bahwa ilmu politik harus mengabdi dan demi kehidupan bersama.
Societas Indonesia. Berfilsafat politik, bagi saya (Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM-penulis), bertolak dari pengamatan dan pengalaman keseharian, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah diskursus aneka kebenaran tata hidup bersama yang dihidupi oleh societas (hlm. 6). Societas Indosesia menghantar pengarang buku ini untuk menulis Buku Berfilsafat Politik ini. Artinya, pergumulan hidup bersama yang terjadi pada tanah air ini adalah cakrawala filsafat politik. Aneka warna yang menghiasi pergumulan itu menjadi cermin setiap pemikiran untuk menilik kembali idealisme-idealisme prinsip kebaikan bersama dalam kehidupan. Realitas hidup bersama bangsa Indonesia harus terus-menerus dilihat dan dipikirkan otentitas kebenarannya. Artinya, roh apa yang sedang bergerak dalam tata hidup bangsa Indonesia harus dikenali agar tercipta kehidupan yang nyaman.
Secara nyata (geografis-kultural), wajah societas Indonesia dibentuk oleh aneka ragam budaya. Namun, dibalik keragaman itu tetap lahir dua golongan di dalamnya, yaitu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Seperti pendapat Kuhn di atas bahwa hal ini dapat menyebabkan padarigma yang keliru yaitu paradigma utilitarian. Sebuah paradigma yang menjunjung kebaikan banyak orang dan bukan semua orang. Artinya, kebaikan bersama direduksi pada kesejahteraan “yang paling banyak” atau “sebanyak mungkin”. Dengan demikian, societas Indonesia menjadi “medan penindasan” golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Sehingga, ilmu politik menjadi senjata yang menyingkirkan golongan minoritas. Maka, ilmu politik tidak lebih dari sekedar alat belaka karena pada dasarnya, politik memiliki daya bahasa yang efektif  bagi sebuah propaganda. Pertanyaan mendasar dari uraian tersebut adalah bagaimana filsafat politik membawa societas Indonesia? Filsafat politik harus menjadi penuntun societas keluar (ber-eksodus) menuju “Tanah Terjanji”, societas idaman.

Isi: Eksodus Societas Indonesia
Eksodus societas Indonesia mencakup seluruh peristiwa pergumulan masyarakat Indonesia dengan tata hidup bersamanya. Artinya, societas Indonesia saat ini merupakan bentukan sejarah. Inilah yang disebut diskursus habermasian. Namun, latar belakang sejarah bukanlah penentu produk societas sebab setiap manusia dapat mengalami perubahan baik konstruktif maupun dekonstruktif. Sehingga kepemilikan atas sejarah yang luhur bukan jaminan masa depan societas yang lebih baik. Ilmu Politik di sini berperan untuk mengajak setiap orang untuk menilik kembali peristiwa lampau sebagai pembenah masa depan societas. Buku Berfilsafat Politik ini menampilkan secara sekilas keluhuran bangsa Jerman lalu bangsa Indonesia sendiri. Jerman adalah bangsa yang luhur dan beradab. Dari dalamnya lahir tokoh-tokoh humanis (dari Immanuel Kant hingga Fitche) yang menjadikan Jerman berwajah humanis. Namun, dalam sekejap wajah itu dinodai oleh absolutisme dan tiranisme Hitlerian. Hal yang sama terjadi pada bangsa Indonesia. Sejarah bangsa yang terkenal santun, ramah, setia kawan, dan bersahabat berubah menjadi brutal dan menakutkan. Semua itu terwujud nyata dalam kebengisan G30S PKI tahun 1965, kekacauan tahun 1998, serta peristiwa-peristiwa bom bunuh diri atas nama agama. Penggerak segala kekacauan itu seringkali adalah para politikus. Di sini ilmu politik menampakkan dimensi violatifnya yang begitu lekat. Salah satu korban kekejaman Hitler yang selamat, Emmanuel Levinas, belajar bangkit untuk menciptakan tata hidup bersama yang lebih baik dan manusiawi. Levinas tampil dengan filsafat etikanya ingin menempatkan kehadiran manusia yang memproduksi nilai-nilai kehidupan (hlm. 77).
Societas Indonesia harus terus melakukan perjalanan meski diterpa segala bentuk penghancuran tata hidup bersama. Perjalanan itu harus membawa pada sebuah pembenahan tata akal budi. Akal budi mempunyai peran penting dalam proses eksodus. Sebab, akal budi dapat menjadi penerang sekaligus penindas. Hal paling nyata ada pada hukum. Hukum adalah “ordo rationis”-tata akal budi. Namun, kerap kali hukum justru melawan kodrat akal budi. Contoh paling nyata dalam societas Indonesia adalah adanya hukuman mati. Hukuman mati adalah benar-benar melawan keadilan manusia. Hukuman mati adalah sebuah ilusi. Di dalamnya terkandung kontradiksi yang fatal dengan undang-undang Negara. UUD 1945 dengan jelas menjunjung dan menyatakan bahwa hak hidup adalah hak kodrat manusia.
Presiden Ir. Soekarno kerap menyerukan “jangan melupakan sejarah” dalam beberapa pidatonya karena beliau sadar bahwa sejarah merupakan gudang khasanah nilai-nilai kehidupan bangsa. Aktivitas politik tidak bisa dicabut dari warisan leluhur (hlm. 91). Apa yang terjadi dengan Jerman dan Indonesia dalam uraian di atas adalah cerminan bahwa nilai-nilai yang pernah membentuk suatu bangsa ditinggalkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana segalanya dimulai kembali? Rekonsiliasi dan kebenaran (hlm. 97). Ilmu Politik harus menggerakkan setiap tokohnya untuk berani meminta maaf atas kesalahan masa lalu dan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya serta janji untuk memulai tata hidup yang baru. Indonesia sudah memulainya dengan membentuk UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tanggal 07 September 2004. Politik yang dijiwai oleh semangat rekonsiliasi akan selalu melihat sejarah sebagai pengalaman yang berharga untuk belajar lebih baik. Hal ini juga bukan berarti melupakan kebenaran yang ada. Dengan demikian sisi kemanusiawian mendapat tempat dalam berbagai bentuk aktivitas politik. Inilah yang disebut dengan politik simpatik (hlm. 114). Ilmu Politik harus menjadi alat untuk mengelola kehidupan bersama menjadi polis yang layak huni, manusiawi dan menjadikan setiap anggotanya merasa at home di societasnya sendiri. Di sini politik simpatik memberi jiwa pada ilmu politik. Artinya, keteraturan tata hidup bersama yang berdasarkan kemanusiawian menuntut peradaban yang harmonis. Peradaban yang harmonis tersebut terungkap dalam otonomitas atau kemandirian setiap tugas-tugas struktur. Misalnya adanya “pemimpin” (rational part), “militer” (spirited part), dan “produsen”, “petani”, “pengrajin” (appetitive part). Dengan demikian, politik simpatik merupakan dimensi yang memperindah sebuah perjalanan societas Indonesia. Politik simpatik adalah salah satu buah eksodus societas Indonesia.
Warna lain perjalanan eksodus adalah pergumulan identitas. Artinya, politik merupakan pergumulan identitas. Seringkali para politikus di Indonesia memaknai identitas bangsa hanya sebatas ranah darah dan keturunan, serta geografis kesukuan. Dalam hal ini, para politikus harus belajar dari gagasan tokoh besar India, Gandhi. Sebab, identitas bangsa yang digagasnya mengatasi SARA. Gandhi mengatakan bahwa identitas nasionalsme adalah humanisme bukan suku, agama, ras, dan lainnya (hlm. 123). Hal ini sebenarnya pernah mengukir sejarah bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sudah berani mengawali sebuah “self-incurred tutelage”. Mereka berjuang untuk keluar dari penyakit yang tak tersembuhkan yang menjangkiti seluruh bangsa. Dengan mengalahkan “self-incurred tutelage”, para pemuda Indonesia ingin menciptakan societas Indonesia yang lepas dari kenyamanan inferioritas berupa kotak-kotak pemecah belah seperti sukuisme, bahasa, ideologi, ras, agama, dan aneka kepentingan primordial lainnya (hlm. 130). Inilah “Sapere Aude” - berani berpikir sendiri Indonesiana yang menjadi awal pencerahan societas. Bentuk keberanian ini sebenarnya telah terwujud dalam Pancasila sebagai fondasi kokoh bangsa Indonesia. Pancasila adalah “philosophische Gronslag” (hlm. 134) sehingga politik bangsa tidak boleh lepas atau melucuti dari fondasi ini. Philosophische Gronslag memiliki arti yang dalam karena melebihi persepsi politis ideologis aliran apapun.
Eksodus masyarakat Indonesia adalah sebuah perjalanan masyarakat untuk menjadi sebuah bangsa. Memang, secara de facto dan de yure, masyarakat Indonesia telah menjadi sebuah bangsa. Namun, arti bangsa secara utuh tampaknya masih belum terwujud. Cita-cita menjadi bangsa masih merupakan keprihatinan dan harapan hingga saat ini sebab gejala-gejala yang terjadi adalah sebuah ke-mandeg-an. Bahkan, sebaliknya, gejala-gejala yang mencerminkan masyarakat yang tidak berbangsa muncul di mana-mana. Atmodarminto sangat memahami situasi ini. Dengan yakin, ia mengatakan bahwa sejak revolusi nasional, Indonesia sama sekali tidak mengalami pergantian atau perubahan. Itu berarti bahwa masyarakat masih berada dalam tatanan ketertindasan. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia masih berada pada taraf eksodus.
Tata hidup bersama masyarakat Indonesia harus terus dimunculkan, dikaji, dikritik, dan diolah agar tujuan pencarian jati diri bangsa ditemukan atau perjalanan mencapai tujuan. Dewasa ini, masyarakat dihadapkan dengan berbagai tawaran pemikiran postmodernisme. Salah satunya adalah gencarnya promosi equality. Equality adalah politik yang mengedepankan feminitas. Artinya, politik yang berjuang untuk melihat manusia secara utuh tak terbedakan sejauh identitasnya adalah manusia. Manusia memiliki derajat yang setara baik laki-laki maupun perempuan. Politik adalah kancah laki-laki dan perempuan. Latar filsafat lain adalah ideologi kritik. Ideologi adalah sistem rasional (hlm. 145). Muatan rasional itu selalu mengarah pada sebuah kepentingan. Di dalam sistem itu terkandung penyatuan sekaligus penyempitan pandangan yang dewasa ini sudah mati. Peralihan dari ideologi ke kultur yang terjadi atas bangsa-bangsa merupakan usaha pencarian identitas sejati bangsa. Dari sini, bangsa menemukan akar kokoh pencarian yang dijalankan dalam realitas kultural ini. Atau, dari universalitas ke partikularitas dan pluralitas. Indonesia mempunyai tradisi-tradisi kultural sebagai dasar untuk memulai. Partikularitas yang terungkap dalam aneka kebudayaan mengantar bangsa Indonesia menemukan kepentingan-kepentingannya. Sedangkan, manusia sendiri adalah mahluk yang unik dan khas satu sama lain. Kehadirannya memiliki makna kekhasan yang partikular, dan kebersamaan mendeklarasikan pluralitas (hlm. 147). Kemudian, dari kontruksi ke dekontruksi. Bangsa Indonesia harus diolah dari kontruksi yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ideologi, agama, hukum, dan sebagainya, menuju dekontruksi. Dari Science is power ala Francis Bacon ke dekontruksi ala Derrida. Dekontruksi, bagi Derrida, bukan melulu sebuah penghancuran, tetapi pengkajian atau pembacaan ulang seluruh realitas, yang de facto merupakan produk dari modernitas sejak Cartesius (hlm. 148-149). Sampai pada tahap ini, dekontruksi Derrida menjadi sumbangan societas Indonesia untuk terus-menerus melihat realitas secara keseluruhan dan menafsirkan kembali demi sebuah kemajuan, yaitu “societas idaman”.
Setiap peziarahan komunitas manusia selalu mengandaikan sebuah keberanian. Tanpa keberanian, sebuah perjalanan tidak akan tertempuh. Perjalanan yang tidak pernah dimulai adalah gambaran keterpurukan societas yang paling pahit. Maka dari itu, akal budi harus menjadi penuntun sekaligus kekuatan untuk maju meski di hadapannya terlihat realitas yang begitu kabur dan menyesakkan seperti realitas kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, keterasingan, terorisme, radikalisme buta dan sebagainya. Semua realitas yang di depan mata merupakan perkara yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, semakin besar tantangan yang harus dihadapi sebuah societas untuk memulai perjalanannya akan membentuk societas itu sendiri menjadi kuat. Kemuliaan besar harus dibayar dengan pengorbanan yang besar. Itulah warna perjalanan societas Indonesia untuk menggapai suatu keadaan idaman.

Penutup: Indonesia menuju “Societas Idaman”
Perjalanan eksodus societas Indonesia penuh warna, baik warna keterpurukan dan keputus-asaan maupun warna rekonsiliatif yang dijiwai semangat kemanusiawian dan pencarian otentitas kebenaran. Keterpurukan societas yang melanda dan memporak-porandakan tata hidup bersama Indonesia merupakan tanda bahwa societas Indonesia masih berada dalam kekaburan. Aktivitas terorisme, nihilisme, dan lainnya yang muncul ke permukaan societas menjadi daya pembangkit dari keterbuaian cerita masa lalu. Societas harus bangun dan sadar dari keluhuran dongeng-dongeng masa lampau. Misalnya genesis terorisme harus dihapus dan diputus kemudian diganti dengan societas dialogal-negosiatif, societas persahabatan yang menempatkan orang lain bukan lagi sebagai pribadi yang terpisah dari kita melainkan sebagai “aku yang lain”, sehingga aneka pengalaman kegembiraan, harapan, dan kecemasannya adalah kegembiraan, harapan, dan kecemasan orang lain menjadi milik kita juga. Situasi ketertindasan dan individualisme diganti dengan societas perdamaian dan societas kita dimana tidak ada lagi pribadi kita melainkan yang ada adalah relasi antara pribadi-pribadi yang mencetuskan kita (hlm. 196). Societas sejati yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia adalah societas idaman.
Societas Indonesia sebagai societas eksodus menggambarkan peziarahan suatu bangsa menuju societas idaman. Peristiwa sehari-hari yang dialami societas Indonesia merupakan timbunan idealism-idealisme yang mampu menghancurkan cita-cita bersama sekaligus menjadi jembatan untuk maju. Melalui ilmu politik yang dijiwai semangat kemanusiawian dapat menghantar societas Indonesia menggapai societas idaman. Gotong-royong, altruis dan komuniter menjadi tampilan akhir buku Berfilsafat Politik sebagai gambaran khasanah bangsa Indonesia. Semangat gotong-royong masyarakat Indonesia menampilkan konsep positif dalam menghidupi tata aturan bersama. Semangat ini menjadi bagian dari kodrat manusia yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah karakter altruis yang mengusung pemahaman bahwa perbuatan kita terhadap orang lain harus diukur pada diri kita. Sebuah tindakan kita terhadap sesama harus selaras dengan harapan kita terhadap orang lain bagi kita.  Inilah ciri-ciri yang harus ada pada setiap bentuk hidup komuniter sebab ciri-ciri itu merupakan hakekat manusia sebaga mahluk sosial.
Pada akhirnya, inti dari segala uraian buku ini hendak menyajikan kaitan yang begitu erat antara akal budi dan kodrat manusia. Artinya, hasrat manusia untuk hidup bersama harus selalu selaras dengan kesadaran rasionalitasnya. Dalam buku ini, Filsafat Politik mewakili rasionalitas menjadi dasar bangun yang kokoh atas sebuah komunitas manusia. Dengan Filsafat Politik, hidup bersama ditata sedemikian rupa selaras dengan akal budi. Dengan demikian, Filsafat Politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu menciptakan tata hidup bersama yang bermakna dan mendalam.
*****



Reaksi:

0 komentar: