Rabu, 14 Maret 2012

Potret Pedagogi Demokrasi


Potret Pedagogi Demokrasi 
(Rata Diajo Manullang*)
Tak bisa dipungkiri, kebanyakan orang yang tinggal di perkampungan, di desa adalah orang yang hampir kehilangan pedagogi demokrasi. Pedagogi demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana mereka bersikap, berpikir dan bertingkah laku dalam keseharian, dalam konteks keterkaitan dengan pelaksanaan demokrasi. Kalau kita berbicara pada tataran  demokrasi, mereka sejatinya adalah bagian dari bangsa, juga menganut  demokrasi  pancasila yang bercirikan keramah-tamahan, serta merakyat. Namun, ironisnya mereka kerap kali terabaikan.
Orang kampung sering kali diidentikan dengan orang yang sederhana, ekonomi pas-pasan dan pedagogi tidak tinggi. Orang kampung berarti jauh dari keramaian kota, jauh dari hiruk-pikuk persoalan politis. Mereka hanya ada, hidup dengan tulus dan pasrah pada “siapa saja penguasa di negeri ini”. Mereka tak menuntut lebih.
Pedagogi  demokrasi Indonesia rasanya sudah kadaluarsa dan terkesan tak tepat sasaran jika kita merujuk pada orang kampung. Mengapa? Amati keberadaan mereka sekarang. Apakah mereka sebagai “orang  Indonesia’ masih peduli pada situasi demokrasi sampai hari ini? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang menuntun kita pada sebuah kesadaran, yakni; betapa banyak dari mereka yang seolah sudah lupa atau malah ‘meninggalkan’ pedagogi demokrasi. Padahal mereka adalah bagian dari bangsa yang berdemokrasi. Tapi, perlu diingat mereka tak selayaknya bisa dipersalahkan.
Sebut saja sebuah fenomena pemilu legislatif di sebuah perkampungan di Ajibata, Sumatera Utara pada 9 April lalu, dimana banyak orang-orang kampung yang memilih para caleg berdasarkan “kekeluargaan”, berdasarkan “marga”, berdasarkan tampang wajah, berdasarkan suka dan tidak suka. Ini menjadi indikasi, potret yang mau menunjukkan bahwa indentitas mereka sebagai bagian bangsa yang berdemokrasi memang kian memudar. Rasa bangga akan eksistensi bangsanya seakan sudah hilang. Mereka seakan menganggap  demokrasi sebagai  urusan orang-orang berpendidikan, orang kota dan konglomerat. “Demokrasi bukan ranah orang kelas bawah”, begitulah komentar mereka. 
Memang harus diakui, bahwa ada kalanya pemosisian  demokrasi terlalu tinggi.  Artinya,  para “pendidik demokrasi” sering mengabaikan orang-orang kampung. Orang kampung sering kali divonis sebagai orang yang tidak mampu memahami demokrasi itu sendiri. Sebut saja, mengapa kejadian seperti di Ajibata bias terjadi? Tak terelakkan bahwa ketika sosialisasi pemilu legislative dilaksanakan, banyak orang di perkampungan tidak mendapat sosialisai, sehingga mereka semakin tidak peduli dan cuek. Mereka tidak tahu cara mencontreng, atau siapa nama calon yang akan dipilih, tetapi mereka harus memilih. Bukankah itu sebuah dilema bagi mereka?
Padahal mereka yang seharusnya lebih dahulu mendapatkan sosialisasi tersebut karena mereka tidak punya media informasi seperti yang dimiliki orang-orang di kota. Mereka masih “bodoh” demokrasi.
Selain karena kelalaian “para pendidik demokrasi”,  luluhnya pedagogi demokrasi di perkampungan merupakan salah satu dampak arus globalisasi. Dampak itu bukan saja pada ekonomi, melainkan juga pada demokrasi. Dimana kita sering kali melihat demokrasi Indonesia dari “zoom in”. Artinya, kita memandang pedagogi demokrasi dari jauh, bagai sebuah panorama. Sehingga tampak pedagogi demokrasi seolah-olah sudah merata, yang mengakibatkan orang kecil, rendah, yang tinggal di kampung nun jauh, terabaikan. Maka demokrasi pun menjadi  demokrasi global.
Mereka tentu tak mungkin menutup diri pada segala perubahan yang terjadi karena itu sebuah keniscayaan. Mau tidak mau mereka tetap terpengaruh. Meski mereka nampaknya belum siap menerima arus dasyat globalisasi. Bahkan, mereka masih terbata-bata dalam menafsirkan globalisasi itu sendiri.
Disisi lain, banyak dari kalangan kita, kaum elit politik punya “mind-set” yang salah kaprah. Mind-set itu menempatkan mereka yang tidak mampu mengadaptasi perubahan ini akan dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Segala hal yang berasal dari luar kampung dianggap sebagai sesuatu yang ‘lebih maju’, ‘lebih modern’, ‘lebih canggih’ dan ‘lebih up-to-date’. Maka yang ketinggalan jaman, biarkan saja. Dengan pemahaman seperti ini, pedagogi demokrasi bangsa pun akan semakin memudar. Yang elit, tetap memonopoli, karena yang tidak tahu, hanya bisa bungkam.
Banyak contoh yang dapat diambil untuk memberikan potret tentang  pedagogi demokrasi bangsa yang kian memudar. Dalam segi berbicara, kebanyakan masyarakat di perkampungan tak lagi mengindahkan bangsanya. Fenomena ini hanyalah contoh kecil dari pudarnya pedagogi demokrasi mereka sebagai bangsa yang berdemokrasi. Yang sangat disayangkan lagi adalah bahwa ‘ketidakbanggaan’ atas  demokrasi bangsa ini sebagian besar terjadi pada generasi muda sebagai penerus bangsa.
Jika dibiarkan berlanjut, - orang kampung tetap terabaikan,- maka sebenarnya kita menuju sebuah kebobrokan “future democration”.  Rasa tidak bangga atas  demokrasi bangsa ini akan terus berlanjut dan menjadi suatu penyakit menular. Padahal kita tahu bahwa penduduk Indonesia masih banyak tinggal di perkampungan.  Kalau itu yang terjadi, apalagi yang dapat kita banggakan sebagai bangsa yang demokratis?
*****

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
“ Widya Sasana” Malang
                                            
Reaksi:

0 komentar: