Minggu, 01 Januari 2012

Penerapan Syariat Islam Di Indonesia



Pengantar
Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa ini kemudian berusaha menyusun UUD Negara Indonesia berdasarkan pada Syariah Islam. Tetapi kemudian hal itu tidak terlaksana dan kemudian memilih Ketuhanan Yang Mahaesa sebagai hal yang mendasari UUD 1945. Adanya usaha pengajuan syariat islam sebagai dasar negara dan perkembangan selanjutnya pada jaman reformasi ini. Bahkan muncul desas-desus adanya Negara islam dan mulai munculnya berbagai pihak yang menyuarakan penegakkan syariat islam di Indonesia. Semua peristiwa yang terjadi itu tentunya menimbulkan pertanyaan besar, sebenarnya apa itu syariat islam. Sebenarnya pandangan apa yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran penerapan syariat tersebut. Selain itu mungkinkah syariat itu sendiri diterapkan di Indonesia. Hal-hal itulah itulah yang kemudian ingin dibahas dalam paper ini.

Syariat itu apa?
1.      Pengertian
Syariat berarti “jalan menuju ke sumber air”, kata ini sebenarnya berasal dari kata kerja syara’a yang berarti menandai jalan yang jelas menuju sumber air.[1] “Jalan menuju ke sumber air” artinya sebenarnya bahwa syariah tersebut merupakan jalan yang menuntun manusia menuju kebenaran, seperti apa yang tertera pada Al Maaidah ayat 48 yang berbunyi
48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.[2]
Syariah/syariat sering dikaitkan dengan nas-nas suci yang dikandung dalam Al-Quran dan sunah.  Syariat ini juga muncul dalam Al-Quran pada surah Al jaatsiyah ayat 18 , dimana dikatakan “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. Dari ayat-ayat Al-Quran yang ada tampak bahwa syariat merupakan peraturan yang mengatur akhlak manusia.

2.      Syariat, ilmu fiqh dan Zuhud
            Dari pengertian diatas Syariat dikatakan sebagai suatu peraturan. Syariat islam sebagai peraturan tentunya mengatur mengenai perbuatan. Diatas memang dikatakan bahwa syariat berusaha mengatur akhlak dan mengatur akhlak ini tentunya tidak lepas dari pengaturan akan perbuatan. Perbuatan dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perbuatan ini oleh Ibn Rusyd sendiri dibagi menjadi 2 kategori antara lain[3] :
-          Perbuatan-perbuatan fisik yang sifatnya lahiriah ini dimasukan dalam ilmu Fiqh
-          Perbuatan-perbuatan yang sifatnya psikis-spiritual seperti rasa syukur, sabar dan bentuk moral etika lainnya, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan oleh syariat masuk dalam ilmu Zuhud
Perbuatan-perbuatan manusia terutama bagi umat islam tentunya harus mengarah pada apa yang benar dan sesuai dengan syariat islam. Dalam melakukan syariat islam ada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dan ada juga yang tidak diharuskan[4].
-          Perbuatan yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadits. Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam di mana Al Quran itu Asas Pertama Syara' dan Al Hadits itu Asas Kedua Syara'. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia di manapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.
-          Perbuatan yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al'quran dan Al Hadist. Kedudukannya sebagai cabang Syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia dan hal ini masuk dalam furu' syara'  dan  disebut juga sebagai perkara ijtihadiyah


3.      Hal yang diatur dalam syariah
Pada penjelasan sebelumnya syariah islam terdiri atas fiqh yang mengatur perbuatan-perbuatan lahiriah. Perbuatan-perbuatan yang diatur oleh Fiqh antara lain terdiri 2 bagian utama antara lain[5]:
-          Ibadah (dalam arti khusus) menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Disini hal-hal yang diatur ialah mengenai tatacara misalnya seperti salat, zakat, qurban, aqiqah, haji dan puasa. Ibadah ini harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis, Kreativitas justru dilarang. Sehingga berlaku prinsip " Segala sesuatu dilarang, kecuali yang diperintahkan". Kita dilarang membuat ritus-ritus baru yang tidak ada dasarnya.
-          Ibadah amah (muamalah) menyangkut hubungan manusia  dengan lingkungannya. Ibadah ini dilaksanakan dengan melakukan perbuatan baik. Ibadah ini harus sesuai dengan jiwa dan prinsip prinsip ajaran Islam. Pelaksanaannya justru memerlukan kreativitas manusia. Sehingga berlaku prinsip " Segala-sesuatu boleh, kecuali yang dilarang"
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa syariat digunakan untuk mengatur bagaimana ia beribadah kepada Allah dan dalam arti lebih luas syariat mengatur bagaimana seseorang itu melakukan ibadah dengan melakukan perbuatan baik.

4.      Tujuan syariat islam

Syariat islam sering juga disebut hukum islam, sebagai hukum tentu keberadaan syariat memiliki tujuan tertentu. Dalam pengertian yang luas, tujuan syariat adalah realisasi kebaikan dan penolakkan terhadap kejahatan.[6] Lebih lanjut mengenai tujuan syariat islam menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut:
-          Menurut Imam Abu Zahrah, Syariat Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia (Al-Anbiya’: 107 dan Yunus: 57). Oleh karena itu, ada tiga sasaran hukum Islam: Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan–bukan sumber keburukan-bagi masyarakat lingkungannnya. Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, baik yang menyangkut urusan sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim) (Al-Maidah: 8 dan An-Nahl: 90). Ketiga, dan ini merupakan tujuan puncak yang harus terdapat dalam setiap hukum Islam, ialah kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu perkara syariat melainkan disitu terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat tersebut tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. (Ushul al-Fiqh, hal. 327)
-          Imam asy-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah Swt untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut imam asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyyat. Kebutuhan dharuriyyat itu ada lima, yaitu: memelihara ad-dien (agama), an-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta)dan al-‘aql (akal). (al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, I/265).
-          Imam al-Ghazali dengan gamblang menjelaskan maqashid syariah. Menurutnya, tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut itu adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadah, dan menolaknya termasuk maslahat.
-          Menurut Imam Abu Zahrah, maslahat Islamiah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu.Tanpa terpeliharanya hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadi. Agama, misalnya, merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa ada intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. (Ushul Fiqh, hal. 320)[7]

5.      Dampak negatif bila syariat Islam tidak diaplikasikan

Syariat merupakan aturan yang mengarahkan umat Islam menuju kemaslahatan dan juga pada kesempurnaan moral. Apabila syariat islam ini tidak ditengakkan, maka hal-hal yang dimungkinkan terjadi antara lain[8]:
-          Ketika orang mulai mengikuti perkembangan jaman yang ada dan juga sekularisme yang mulai mempengaruhi setiap sector kehidupan. Maka dimungkinkan umat Islam akan mudah jatuh pada ateisme dan tidak lagi percaya pada Allah SWT.
-          Selain itu ketika syariat ini tidak diberlakukan atau diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, umat Islam tidak bisa memahami secara baik ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan akhirnya jatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Salah satu contoh penyimpangan yang dimungkinkan terjadi oleh umat Islam ialah memisahkan apa yang dunia dan akhirat. Sehingga jika salah satu diamalkan maka yang lain menjadi terabaikan. Selain itu terjadi penyimpangan-penyimpangan, hal lain yang dimungkinkan umat Islam yang tidak mengaplikasikan syariat adalah ia tidak dapat melaksanakan ibada yang benar. Ibadah yang dilakukan seringkali jatuh pada rutinitas belaka, tanpa penghayatan yang lebih dalam.
-          Ketika kehidupan diatur oleh hukum positif dan bukan oleh syariat Islam maka umat Islam akan jatuh pencarian kepuasan diri sendiri. Mereka tidak lagi hidup dalam keharmonisan karena satu sama lain tidak saling mengormati dan hidup dalam keegoisan mereka masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadikan umat Islam mengalami perasaan tidak lagi dicintai oleh orang lain dan kemudian membuat orang merasa cemas, khawatir yang pada akhirnya menjatuhkan mereka pada perbuatan maksiat seperti minum-minuman keras.
-          Pemerintahan yang hanya menggunakan pikirannya sendiri dan hanya mengandalkan hukum positif hanya membawa penguasa pada tindakan yang otoriter  dan menggunakan segala cara untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Pemerintahan yang demikian hanya semakin menambah kezhaliman.
-          Dalam hukum positif yang diterapkan oleh Negara, hukum itu kurang memuat nilai akhlak, rohani dan spiritual. Hukum itu lebih bersifat material dan hal itu menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindak kejahatan lainnya.

Bagaimana penerapan Syariat islam di Indonesia?
Berbicara mengenai syariat islam di Indonesia, pertama-tama perlu diketahui juga mengenai bagaimana Islam di Indonesia sendiri memandang syariat Islam. Islam yang masuk ke Indonesia ialah Islam yang dibawa oleh orang Persia dan Gujarat, perlu diketahui bahwa orang-orang Islam dari wilayah ini sering disebut Islam tariqah. Islam tariqah ini merupakan islam yang popular berkembang di wilayah asia dan afrika. Islam tariqah ini sering disebut juga Islam sufi, Islam sufi ini memandang bahwa banyak jalan menuju Allah SWT.[9] Selain itu islam tariqah ini juga mengadopsi budaya setempat dan diintegrasikan dengan ajaran islam. Tetapi hal itu tidak berarti syariah ditolak. Syariah memang diterima tetapi dianggap bukan sebagai yang mutlak dan bahkan hanya “ditaruh pada permukaan saja dan dianggap sebagai hukum sakral”.[10]
Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa Islam yang masuk ke Indonesia bukanlah Islam yang menekankan syariat islam. Perkembangan islam ini sering disebarkan oleh wali dan di Indonesia ini dapat ditemukan 9 wali atau yang sering disebut wali songo. Mereka itulah yang menyebarkan agama islam yang dikombinasikan dengan budaya setempat. Kalau islam yang masuk pertama kali ke Indonesia adalah islam tariqah, mengapa pada awal kemerdekaan ada gagasan mengenai dasar UUD 1945 yang berdasarkan syariat islam? Juga pada jaman reformasi sekarang, dimana dimana-mana didengung-dengungkan mengenai penerapan syariat islam?

1.      Islam holistik
Islam yang sudah popular di Indonesia merupakan Islam tariqah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran islam ini tidak lepas dari budaya yang ada bahkan mitos-mitos juga masuk ke dalamnya. Tetapi pada perkembangan sekarang ini sering dikumandangkan istilah islam murni yang tidak lain mengedapankan syariat islam. Maka dapat dimengerti hal-hal yang bersifat mitis dalam islam murni dicoba direlatifisir dan lebih ditekankan syariat islam.
Syariat islam yang kemudian ditekankan di Indonesia merupakan pemikiran dari islam holistik. Islam holistik, dimaksudkan disini islam yang memandang bahwa islam adalah “suatu  yang utuh dan menawarkan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hidup”. Islam dipandang sebagai sesuatu yang sempurna, dimana segala permasalahan kehidupan dapat terselesaikan. Selain itu kelompok islam holistik ini juga menekankan syariah yang dapat diterapkan di dalam agama, dunia dan negara. Dengan demikian pemikiran islam holistik inilah yang kemudian memunculkan pandangan bahwa wujud dari masyarakat islam ditandai dengan berdirinya Negara islam.[11] Mereka berpendapat negara islam itu dimungkinkan, karena dalam Al-Quran juga terdapat mekanisme untuk mengatur pemerintahan dan politik. Selain itu Al-Quran juga memiliki ide-ide normatif tentang syura (konsultasi), ‘adl (adil) dan musawah (persamaan).
Dalam paper ini sangat sulit untuk menemukan jenis-jenis/ aliran-aliran islam yang merupakan islam holistik. Tetapi dari beberapa buku yang ada, dapat ditemukan islam holistik itu masuk dan mempengaruhi kelompok tertentu. Beberapa contoh yang dapat ditemukan ialah adanya partai-partai yang mempunyai visi menegakkan syariat islam misalnya seperti PKS (partai keadilan sosial), PPP (partai persatuan pembangunan). Partai-partai inilah yang mengusung syariat islam dan berusaha menegakkan islam yang murni. Hal ini juga terdapat pada Muhamadiyah yang gencarnya menghilangkan pemikiran mitis pada petani-petani islam dan berusaha menanamkan nilai-nilai syariat islam.

2.      Kendala dalam penerapan syariat islam
Islam holistik sering berambisi untuk mewujudkan masyarakat islam bahkan menjadikan negara islam. Islam bagi mereka tetap sesuatu yang sempurna dan islam hadir di dunia untuk memberikan sikap moral yang baik. Kesempurnaan islam mendapat gambaran yang utuh dalam syariat.[12] Berbeda dengan pemikiran dari islam holistik, para pemikir islam kini menyadari bahwa pemikiran para islam holistik seringkali jatuh pada pemahaman yang bersifat literal dan menekankan dimensi luarnya saja. Kecenderungan seperti inilah yang menghalangi pemahaman akan islam secara lebih mendalam dan dasar prinsip-prinsip islam. Pendapat ini juga didukung oleh pemikiran Ibn Rusyd menyatakan bahwa syariat itu bersifat eksetorik dan esetoris. Ibn Rusyd mengakui bahwa syariat tidak boleh dipandang sebagai hal-hal lahiriah saja tetapi lebih pada makna batiniah. Disisi lain dalam makna esetoris itu hanya dimungkinkan kalau orang itu mengenal burhan dengan baik.[13] Walaupun seseorang mengenal burhan dengan baik, tetapi bila hal yang di teliti itu bertentangan dengan makna lahir syariat maka lebih lanjut lagi diadakan takwil (proses pembandingan antara makna sesungguhnya/ yang hakiki dengan perbandingan lain yang kurang lebih memiliki makna yang sama/ perbandingan metafor). Selain itu permasalahan lain yang lebih besar adalah perkara ayat mana yang perlu ditakwilkan.
Syariat islam bukanlah hukum yang berbentuk instruktif dan berupa larangan serta perintah. Dengan kata lain syariat islam merupakan hanya sebagai imperatif. Selain syariat hanya sebagai imperatif, dalam syariat islam tidak ada orang/ lembaga yang mengatur ortodoksi dari penafsiran mengenai syariat islam. Bahkan adanya aliran-aliran islam yang beragam, maka begitu banyak interpretasi mengenai syariat islam tersebut. Di negri timur tengah segala peraturan/ syariat ditafsirkan oleh raja. Sehingga segala peraturan yang ditetapkan oleh raja harus dipatuhi. Sedangkan raja sendiri dikatakan harus tunduk pada syariat islam. Tetapi persoalannya ialah apakah raja itu bisa menaati dan menafsirkan secara tepat apa yang ada dalam syariat tersebut.
Selain itu para pemikir islam jaman ini juga memberi alasan mengapa syariat islam itu sulit diterapkan untuk sebuah negara. Mereka berpendapat bahwa ide-ide normatif tentang konsultasi, keadilan dan kesamaan, dalam pelaksanaanya tergantung pada bagaimana islam itu dipahami. Dengan meninggikan syariat sebagai hukum negara hal ini cenderung menghalangi prinsip persamaan dan konsultasi. [14]

3.      Syariat islam di aceh
Pemberlakuan syariat di Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah, sebenarnya telah di sahkan oleh Undang-undang nomor 44 tahun 1999 oleh pemerintah pusat di Jakarta. Menurut Undang-undang ini beberapa aspek yang boleh diberlakukan antara lain:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah.

Kemudian syariat ini kemudian dimasukkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya lahir pula Undang-undang ini tidak hanya mengubah sebutan untuk Aceh dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga mengatur berbagai hal yang khusus bagi Aceh, mulai dari bidang pemerintahan, keuangan daerah sampai dengan pembentukan suatu peradilan yang hanya ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yakni “ Peradilan Syariat Islam “ yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah.
Penerapan syariat di Aceh memang tidak lepas dari kritikan terlebih dari Direktur Asia Pasifik Amnesty Internasional, bahwa hukuman yang diberikan di Aceh terutama atas syariat islam dipandang melanggar HAM.[15] Selain itu ia menyerukan kepada pemerintah pusat Indonesia untuk mengkaji semua hukum dan peraturan lokal untuk menjamin keselarasan mereka dengan hukum dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.
Ditengah kritikan mengenai syariat islam di Aceh, umat agama lain mengatakan bahwa syariat islam tidak mempengaruhi kerukunan antarumat beragama dan semuanya berjalan dengan baik dan damai. Bahkan relasi keduanya semakin terjalin toleransi dan dimana satu sama lain mencoba menghargai keyakinannya masing-masing.[16]

4.      Pengertian dan penerapan syariat islam menurut masyarakat kecil
Dalam wawancara dengan masyarakat kecil, pengertian mereka mengenai syariat Islam masih beragam. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa syariat Islam merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan, ada juga yang berpendapat bahwa syariat islam merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sunah dan wajib yang harus dijalankan orang islam untuk memperoleh pahala. Ada juga yang menyatakan syariat islam merupakan sebuah ketentuan yang berasal dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh umat islam. Dari wawancara tersebut, ternyata pengetahuan umat islam mengetahui syariat hanya sekedar aturan. Kebanyakan dari mereka tidak mengungkapkan apa yang dijadikan dasar dari penerapan syariat islam.
Kemudian berkaitan dengan penerapan syariat islam, kebanyakan dari orang yang diwawancarai menyatakan bahwa syariat itu ditujukan hanya bagi umat islam. Tetapi beberapa orang menjelaskan dengan lebih komprehensif dan mengatakan bahwa syariat islam itu bisa ditujukan untuk semua orang baik apapun agamanya bila syariat islam dijadikan hukum pokok (UUD) dalam suatu negara. Tetapi syariat islam itu hanya berlaku untuk umat islam saja bila hal itu tidak dijadikan hukum pertama di suatu negara. Kemudian mereka juga menambahkan bahwa syariat islam itu bisa dilakukan oleh semua orang, karena apa yang diajarkannya lebih bersifat universal dan juga ada pada agama manapun. Salah satu contoh syariat islam tidak boleh mencuri, larangan tersebut ada juga diberbagai agama dan membawa orang pada yang baik.
Kemudian berkaitan dengan penerapan syariat islam di Aceh, kebanyakan dari mereka setuju atas penerapan syariat islam disana. Mereka setuju karena syariat yang diterapkan disana merupakan kesepakatan dari mereka dan kesepakatan itu tetap menghargai kebebasan beragama masing-masing orang. Tetapi sebagian orang juga berpendapat bahwa ia setuju akan penerapan syariat islam, hanya kurang setuju akan hukuman yang diberikan misalnya potong tangan bagi pencuri. Ia menambahkan pula bahwa hukum potong tangan sebenarnya bertujuan agar membuat orang jera. Dalam konteks jaman ini perlu dipertimbangkan lagi hukuman itu dan mencari cara lain yang kiranya membuat orang jera dengan tidak memotong tangan ataupun merajam.
Penutup
Secara teori sangat sulit sekali dalam penerapan syariat islam di Indonesia dan mungkin banyak perbedaan pendapat mengenai penerapan syariat di Indonesia. Penerapan syariat islam di Aceh merupakan salah satu contoh bahwa syariat islam itu dapat terwujud. Tetapi disisi lain harus diakui bahwa penerapan itu merupakan pemikiran dari Islam holistik dan menganggap demokrasi atau sistem pemerintahan yang berasal dari barat ini tidak membawa perkembangan. Hal ini ditandaskan oleh mahkamah syariat di Aceh.
Dengan demikian sebenarnya penerapan syariat islam tidak lepas dari gerakan anti barat/ secara implisit. Sedangkan permasalahan mengenai penafsiran dalam syariat islam yang bisa diterima untuk seluruh umat Islam, masih belum ditemukan. Tetapi hal yang dapat dilihat secara jelas sangat mengerikan dalam penerapan hukum ini adalah hukum rajam bagi yang berbuat zinah, memotong tangan bagi yang mencuri dan hukuman mati bagi yang berpindah agama terutama dari Islam. Hukuman-hukuman itu untuk pemikiran jaman ini memang sesuatu yang sangat berat dan tanpa pengampunan sedikitpun. Pertanyaan besar kembali muncul, apakah dengan hukuman yang demikian orang hidup dalam kesadaran diri sendiri akan nilai kebenaran. Apakah hukuman seperti bukannya membuat orang hidup dalam ketakutan tanpa adanya kesadaran akan kebenaran?

DAFTAR PUSTAKA

KEPUSTAKAAN
1.      bin Ghanim As-Sadlan Shalih. Aplikasi Syariat Islam. Jakarta timur: Darul Falah;1997.
2.      Effendy Bahtiar. Masyarakat agama dan pluralisme keagamaan. Yogyakarta: Galang Printika, 2001.
3.      PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Intermesa, 1993.
4.      Rusyd Ibn. Kaitan filsafat dengan syariat.  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
5.      Tibi Bassam. Islam kebudayaan dan perubahan social. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

DIAKSES DARI INTERNET



Biodata

Nama                    : Ananto Hadi Setiawan
TTL                         : Malang, 10 Februari 1988
Riwayat hidup
Penulis lahir dalam keluarga Katolik di tengah masyarakat yang beragama muslim dan banyak pondok pesantren. Dalam perbedaan agama yang ada, penulis merasakan penerimaan terhadap pemeluk agama tersebut, walau hal itu meski perlu proses panjang. Tetapi akhirnya penulis dapat merasakan kedekatan ditengah perbedaan itu. Penulis juga akhirnya terbiasa dengan budaya islami dan kemudian sering juga pergi bersama teman-teman ke langgar/ surau. Pengalaman itulah yang menjadikan penulis dengan dengan mudah budaya islami walaupun penulis tetap menjadi seorang Nasrani.
Riwayat pendidikan
1.       Lulus SDN Kemantren 5, Jabung pada tahun 2000
2.       Lulus SLTPK Wignya Mandala, Tumpang pada tahun 2003
3.       Lulus SMAK Mater Dei, Probolinggo pada tahun 2007
4.       Kuliah Filsafat dan Teologi di STFT Widya Sasana



[1] PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Intermesa, 1993, hlm. 345.
[2] Qs [5:48]
[3] Ibn Rusyd, Kaitan filsafat dengan syariat,  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Hlm. 54
[4] Bassam Tibi, Islam kebudayaan dan perubahan social, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 108.
[5] Ibid. Hlm. 107
[6] Ibid. Hlm. 108
[8] Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan, Aplikasi Syariat Islam, Jakarta timur: Darul Falah;1997, hlm. 179-184
[9] Bassam Tibi, Islam kebudayaan dan perubahan sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana;1999, Hlm. 38
[10] Ibid. Hlm. 39
[11] Bahtiar Effendy, Masyarakat agama dan pluralisme keagamaan, Yogyakarta: Galang Printika, 2001, Hlm. 167
[12] Ibid. Hlm. 166
[13] Ibn Rusyd, Kaitan filsafat dengan syariat,  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993,  Hlm. 41
[14] Bahtiar Effendy, Masyarakat agama dan pluralisme keagamaan, Yogyakarta: Galang Printika, 2001, Hlm. 167 Hlm. 174


Reaksi:

0 komentar: