Selasa, 10 Mei 2011

Hilangnya Puritas Politik

 Hilangnya Puritas Politik
Rata Diajo O. Carm*

Bukan rahasia lagi bahwa – berdasarkan hasil survey “Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy” awal tahun 2010, – negeri ini telah memperoleh gelar sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Bukan rahasia lagi bahwa di negeri ini tindakan korupsi telah melanda berbagai instansi sosial, politik, bahkan agama. Telah banyak aparat pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat yang menyandang nama koruptor. Dan yang paling mengejutkan; wajah-wajah mereka yang pernah ditindak pidana korupsi masih terpampang dalam sebuah iklan parpol untuk mengungkap sebuah ambisi untuk memimpin negeri ini. Itulah persoalannya, bahwa banyak manusia Indonesia benar-benar tidak tahu malu. Terlalu banal! Korupsi, sebagaimana dari kata aslinya “corruptus” mau mengatakan sebuah kerusakan yang parah atau sebuah kehancuran. Bukan hanya untuk menyebut kerusakan fisik, melainkan juga untuk menyebut kerusakan tingkah laku; immoral dan dishonest. Akan menjadi lebih jelas kalau kita membuka “Webster’s Third New International Dictionary”, di sana korupsi diartikan sebagai ajakan dari seseorang pejabat publik untuk melakukan pelanggaran atas wewenang. Banyak dari kita telah salah kaprah dengan mengatakan korupsi sebagai budaya yang telah mengakar dalam radikalitas bangsa Indonesia. Sejak kapan bangsa Indonesia meletigimasi korupsi menjadi sebuah kebudayaan? Kalau itu terjawab sungguh sebuah ironi, bukan? Tak pelak, memang legitimasi itu seakan lahir dari kepribadian bangsa. Padahal sesungguhnya legitimasi itu lahir dari sikap permisif manusia Indonesia yang telah muak mendengar kasus korupsi yang tak kunjung usai dan melihat para koruptor yang semakin melanggeng.

Masalah Politik

Tak bisa dipungkiri bahwa dominasi isu politik koruptif senantiasa menjamur sampai ke sumsum yang paling dalam. Berawal dari politik manipulatif; dimana politik didasarkan bukan demi kepentingan masyarakat secara umum, tetapi lebih didasarkan atas kemauan dan kepentingan untuk maksud-maksud tertentu. Mereka membungkus agenda dan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat luas. Jelas terkandung unsur manipulatif dan diskriminatif. Sekarang ini, politik kehilangan esensi puritasnya. Ia seakan menjadi sebuah ikthiar pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan, bukan penyucian. Politik bukan lagi persoalan yang kerap dianggap sepele, melainkan telah melanggeng menjadi sebuah persaingan, pertarungan, pergumulan yang kian menegangkan. Sebab para punggawa politikus tak pernah menyadari bahwa stabilitas politik bangsa ini ada di punggung mereka. Justru sebaliknya; mereka senantiasa membangung sekat yang tinggi diantara mereka untuk menutupi sebuah persaingan yang tidak normal. Memang tidak ada salah menggunakan kekuasaan, namun harus ada komitment dan tindakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Akan tetapi yang ada di depan mata berbeda dari yang seharusnya. Kekuasaan digunakan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Kesempatan berkuasa seakan menjadi momentum untuk memeras rakyat. Mengapa sampai begitu parah? Hal ini bersumber dari kurangnya pemahaman para politikus akan etika politik; sebagaimana yang ditawarkan oleh Emmanuel Kant dalam diskursus mengenai etika deontologis dan Aristoteles dalam teleologisnya. Apa yang menyebabkan lahirnya politik koruptif? Mengapa politik Indonesia kehilangan puritasnya? Apakah karena gaung dari politik Niccolo Machiavelli kembali berkuasa? Barang kali tendensi untuk menyalahkan Machiavelli sangat besar. Padahal semuanya hanya karena oknum-oknum politik negeri ini belajar secara partial dari politik Machiavelli; yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan, segala cara menjadi sah apabila dilakukan oleh sang pemimpin. Namun yang patut disayangkan adalah bahwa mereka tak pernah menyadari kompleksitas pemikiran Machiavelli yang kerapkali ditafsirkan secara ambivalen. Padahal di sisi lain sosok Machiavelli memiliki wajah senyum ketulusan seorang patriotis republik. Berbicara mengenai korupsi, Machiavelli memiliki pandangan yang menarik. Ia mengartikan korupsi dalam perspektif yang luas sebagai tindakan apapun yang menempatkan kepentingan personal diatas kepentingan publik. Korupsi menurut Machiavelli hadir dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan personal. Ekpresi kekuasaan yang tidak diabdikan untuk kehendak publik. Merupakan sebuah arogansi kekuasaan yang berlebihan, pengabaian terhadap tanggung jawab. Bahkan dikatakan sebagai penghindaran diri para pemimpin untuk menghadapi persoalan. Dalam konteks politik saat ini, korupsi dalam perspektif Machiavelli tentu lebih luas dari sekedar sogok-menyogok, lebih dari sekedar menggelapkan uang, melainkan juga mau mengatakan ketidakberanian dalam menghadapi persoalan publik, ketakutan hilangnya popularitas. Salah satu sumbangan pemikiran Machiavelli yang kerap diabaikan adalah adanya kebebasan dalam kehidupan. Kebebasan dalam pandangan ini adalah suatu yang hadir sebagai perjuangan politik warganegara. Ia mengatakan bahwa sebuah republik dibentuk, dirawat dan dipertahankan oleh kehadiran partisipasi dari warganegara untuk menjaga agar nilai-nilai kearifan tetap eksis dan menguat di dalamnya. Maka Machiavelli menguraikan bahwa partisipasi politik adalah ekspresi tindakan termulia dari setiap warga negara, sehingga melalui aktivitas itulah, kebebasan, kebaikan untuk semua manusia dapat terwujud. Hadirnya pemerintahan dan masyarakat yang bersih menjadi tujuan utama dari kehidupan politik dalam sebuah republik.

Pemikiran Solutif 

Bicara soal pemikiran solutif kerapkali menjadi pembicaraan yang memuakkan. Mengapa? Karena telah tumbuh dalam pemikiran kita absurditas eradikatif. Barang kali itulah alasannya mengapa muncul sebuah pesimisme. Itulah pula alasannya mengapa hingga kini belum ada mapping programe pemberantasan korupsi di Indonesia. Buktinya; banyak pemegang tampuk pemerintahan di negeri ini terlibat kasus korupsi ternyata masih menjalankan perannya. Tak terelakkan jika kemudian sejumlah opini yang muncul di tengah kancah publik memosisikan “rakyat biasa” sebagai tumbal pengorbanan eradikasi korupsi yang begitu obsesif. Sebab, banyak rakyat biasa justru mendapat hukuman yang tidak setimpal. Memang harus harus diakui bahwa program eradikatif macam apapun yang kita tawarkan, hal itu tak memberi jaminan bagi negeri ini untuk sepenuhnya bebas dari belenggu korupsi. Mengapa? Persoalannya adalah eradikasi korupsi yang kita terapkan tak pernah bebas dari ambisi untuk melakukan pencitraan. Inilah wajah dari politik koruptif. Eradikasi yang ditawarkan memang telah meluas dan telah mewarnai media massa, namun tak pernah beranjak menjadi sebuah terapi. Artinya; eradikasi hanya sebuah slogan yang tidak pernah berlanjut pada sebuah tindakan. Bukan saja pencegahan korupsi ataupun penindakan korupsi, bangsa ini mengalami keruntuhan dalam upaya purifikasi pemerintahan. Padahal, tanpa upaya semacam itu, kita harus menyadari betapa sulit mewujudkan pemberantasan korupsi yang bebas dari pencitraan politik. Kalau demikian haruskan kita berhenti pada sikap apatis, pesimis dan permisif? Hemat saya, bukan demikian halnya, kalau kita mau peduli pada negeri ini. Jangan sampai sikap permisif dan apatis menjadi spiritualitas yang berakar dalam diri masyarakat Indonesia. Maka untuk menghindari tumbuhnya sikap yang demikian dan di tengah persoalan yang memuakkan itu, mau tidak mau setiap orang harus menawarkan pemikiran solutif. Apakah terlaksana atau tidak, itu persoalan lain. Maka, kalau sekarang kita sudah yakin bahwa korupsi merupakan masalah politik, maka solusi penanggulangannya juga harus berawal dari sana. Pemerintah sudah harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah merupakan tugas politik yang penting bagi pemerintah. Bahkan sebuah tugas urgen untuk segera digarap. Maka pertanyaan lebih lanjut ditujukan kepada para peneliti ilmu politik; Apa putusan dan tindakan yang dapat mengatasi masalah korupsi yang semakin menggerogoti negeri ini? Kebijakan politik macam apa yang dapat dipakai sebagai jaminan mengendelika korupsi di Indonesia? Dr. Theodore Smith mengatakan bahwa salah satu usaha untuk memberantas korupsi adalah mengintegrasikan desentralisasi dalam struktur pemerintahan. Karena dengan demikian memudahkan pengawasan dan pendeteksian penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kalau banalitas politik koruptif berawal dari pemahaman parsial akan politik Machiavelli; barang kali juga tidak salah kalau untuk memperbaikinya kita bisa belajar dari orang yang sama. Sebab berkali-kali ia menguraikan bahwa partisipasi warga dalam arena politik sangat menentukan. Tindakaan baik dari setiap warga negara dalam kehidupan bersama adalah aktivitas termulia. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan tatanan politik republik adalah menghadirkan keberadaban publik. Selanjutnya ia menegaskan bahwa awal keruntuhan sebuah negara adalah ketika setiap warganegara mulai meninggalkan dan mencibirkan bibir terhadap kearifan yang telah menjadi tradisi dari para pendiri republik. Maka, jangan sampai kita kehilangan roh dari para pendiri negeri ini. Seorang psikolog dan pendidik pernah berkata; “Seseorang bisa disebut lebih pintar dan bijaksana kalau ia telah menertawakan dan menganggap sebagai kebodohan sikap dan perbuatan masa lalunya.” Artinya, sekarang ini “politik koruptif” belum kita tertawakan, melainkan masih kita sokong tiap hari di mana pun, dari tingkat kelurahan dan pelayanan terbawah sampai ke departemen maupun lembaga negara di pusat. Korupsi yang menggerogoti bangsa kita belum menjadi pengalaman masa lalu, melainkan masih menjadi bagian budaya kontemporer kita. Untuk meninggalkan budaya korupsi, mungkin besok, tahun depan, kelak atau kapanpun, bangsa ini harus mengubah mentalnya. Tak cukup dengan pendekatan hukum. Jangan-jangan bangsa ini menjadi tumpul karena terlalu lama tidak bicara soal pelajaran budi pekerti. Yang kerap kita suarakan dengan lantang adalah soal “hukuman” kepada para koruptor, sementara kita lupa bagaimana mentobatkan mereka. Maka, kontrol sosial dari masyarakat, yang menyadari bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang sangat dibutuhkan. Kalau kita telah sadar bahwa korupsi adalah perbuatan jahat yang menyengsarakan rakyat; bahwa tindakan itu lebih jahat dan kejam dari segala perbuatan kriminal lainnya, saat itulah kita harus berpikir untuk mentobatkan mereka dan mendidik orang lain agar tidak jatuh pada perbuatan yang sama. Oleh karena korupsi merupakan sebuah virus yang sangat akut, maka salah solusi yang paling tepat adalah melalui pendidikan nilai-nilai etika dan Agama.

*****

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi “Widya Sasana” Malang
Reaksi:

0 komentar: